Pemerintah Provinsi Bali tengah mengkaji kebijakan baru yang berpotensi mengubah sistem masuk bagi wisatawan asing. Mulai tahun 2026, wisatawan yang berkunjung ke Bali kemungkinan akan dikenakan pemeriksaan finansial, sebagai bagian dari upaya mendorong pariwisata yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.
Gubernur Bali, Wayan Koster, menyampaikan bahwa pemerintah daerah ingin memastikan setiap wisatawan yang datang memiliki kemampuan finansial yang memadai selama berada di Bali. Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga citra Bali sebagai destinasi internasional sekaligus mengurangi dampak negatif dari pariwisata massal.
Dalam rencana awal, wisatawan asing dapat diminta untuk menunjukkan bukti keuangan, seperti saldo atau mutasi rekening dalam periode tertentu sebelum kedatangan. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan kewajiban untuk menyerahkan rencana perjalanan atau itinerary, termasuk aktivitas yang akan dilakukan selama berada di Bali.
Menurut pemerintah daerah, kebijakan ini bukanlah hal baru di tingkat global. Banyak negara lain telah menerapkan persyaratan serupa guna memastikan wisatawan dapat membiayai kebutuhan mereka sendiri dan tidak menimbulkan beban sosial maupun ekonomi bagi destinasi yang dikunjungi.
Kementerian Pariwisata Indonesia turut menyambut positif wacana ini. Tujuan utama kebijakan tersebut bukan untuk membatasi jumlah wisatawan, melainkan untuk mendorong wisatawan yang lebih bertanggung jawab, menghormati budaya lokal, serta memberikan kontribusi ekonomi yang lebih signifikan bagi masyarakat setempat.
Pada tahun 2025, Bali mencatat kunjungan lebih dari tujuh juta wisatawan mancanegara. Meski angka tersebut tergolong tinggi, pemerintah menilai bahwa fokus ke depan perlu bergeser dari kuantitas menuju kualitas pariwisata, demi menjaga keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi pulau ini.
Meski demikian, kebijakan ini masih menimbulkan sejumlah pertanyaan. Mekanisme penerapan, besaran dana minimum yang harus dibuktikan, serta kesesuaian dengan regulasi imigrasi nasional masih dalam tahap pembahasan. Beberapa pelaku industri pariwisata juga menyuarakan kekhawatiran bahwa aturan ini dapat memengaruhi minat kunjungan wisatawan.
Pemerintah Bali menegaskan bahwa wacana pemeriksaan finansial ini merupakan bagian dari visi jangka panjang. Tujuannya adalah melindungi daya tarik Bali, meningkatkan kualitas pengalaman wisata, serta memastikan pariwisata memberikan manfaat yang seimbang bagi wisatawan maupun masyarakat lokal.