Lanskap akomodasi Bali sedang memasuki masa transisi besar. Gubernur Bali, I Wayan Koster, kembali menegaskan niatnya untuk membatasi platform seperti Airbnb, dengan alasan bahwa penyewaan villa tanpa izin tidak memberikan kontribusi yang memadai bagi perekonomian daerah.

Selama satu dekade terakhir, permintaan wisatawan telah bergeser dari hotel menuju villa pribadi, sehingga memicu ledakan pembangunan vila — sering kali tanpa mempertimbangkan zonasi, izin yang sesuai, atau kepatuhan pajak. Saat ini, otoritas lokal memperkirakan terdapat lebih dari 2.000 villa dan hotel yang beroperasi tanpa izin resmi, sebuah kondisi yang dianggap tidak lagi berkelanjutan.

Akibatnya, pemerintah bersiap menerapkan kerangka regulasi yang jauh lebih ketat:setiap operator harus memenuhi standar perhotelan — atau menghentikan operasional sepenuhnya.

Apa Artinya untuk Pemilik Vila


Dengan arah kebijakan baru ini, pemilik rumah atau villa yang menyewakan properti mereka melalui Airbnb tanpa izin lengkap tidak lagi diperbolehkan beroperasi seperti sebelumnya.

Ke depannya, penyewaan jangka pendek kepada wisatawan hanya dapat dilakukan melalui dua jalur legal:

1. Meningkatkan Properti Menjadi Operasional Berizin Hotel/Penginapan

Pemilik dapat mengajukan izin hotel atau guesthouse penuh, memastikan properti mereka memenuhi standar zonasi, keselamatan, pajak, dan ketentuan akomodasi yang berlaku.

2. Beroperasi di Bawah Manajemen Hotel atau Operator Berizin

Pemilik dapat “mensub-lisensikan” atau menyerahkan manajemen kepada operator yang sudah memiliki izin.Dengan cara ini, vila tetap bisa disewakan secara legal dengan beroperasi di bawah payung perusahaan perhotelan yang sudah sesuai aturan.

Akhir dari Penyewaan Tidak Berizin


Pemilik villa, manajer properti, atau agen yang tetap menjalankan penyewaan jangka pendek tanpa izin akan menghadapi risiko denda, penutupan, atau tindakan hukum lainnya.Ini menandai pergeseran besar dari lingkungan penyewaan Bali yang sebelumnya bebas dan tidak teratur menuju sistem perhotelan yang lebih profesional dan terstandarisasi.

Mengapa Ini Penting bagi Investor

Kebijakan ini bertujuan untuk:

  • Memasukkan seluruh penyewaan vila ke dalam sistem pariwisata yang teratur dan dikenakan pajak

  • Menstandarkan kualitas operasional serta kepatuhan regulasi

  • Melindungi ekosistem pariwisata Bali dalam jangka panjang

Bagi investor, ini merupakan momen transisi penting — sebuah perubahan yang menguntungkan properti yang dikelola secara profesional, berizin lengkap, dan akan membentuk ulang struktur pasar akomodasi Bali ke depan.