pejabat bali menyampaikan keprihatinan atas larangan alkohol di bali

Larangan minuman beralkohol kembali dicanangkan di Badan Legislasi DPR (Baleg) agar RUU Larangan Minol menjadi undang-undang oleh dua puluh satu pembuat undang-undang yang tergabung dalam partai-partai Islam yang sangat konservatif. Anggotanya masing-masing dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Pembangunan Nasional (PPP), serta satu dari Partai Gerindra. RUU ini dianggap kontroversial dan terhenti sejak 2015 di parlemen ketika diajukan oleh kelompok partai yang sama.

Seperti di masa lalu, kerugian yang ditimbulkan oleh hukum konservatif ini kembali diperdebatkan terutama di destinasi populer seperti Bali.

Itu dinilai "terlalu dangkal" menurut AA Ngurah Adi Ardhana, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Bali.

“Jika kita melihat RUU itu tidak melihat praktek di lapangan dan hanya mempertimbangkan keinginan segelintir orang saja, jadi sangat tidak adil bagi anggota masyarakat yang secara tradisional dan budaya menerima. minuman beralkohol yang juga dijamin oleh UUD 1945, ”kata Ngurah.

Pernyataan Ngurah tersebut didasarkan pada enam agama yang diakui secara resmi di Bali, 5 di antaranya tidak melarang secara khusus konsumsi alkohol, khususnya Hindu yang mayoritas di Bali.

Keributan besar sedang terdengar atas kerusakan yang akan ditimbulkan terhadap ekonomi jika RUU tersebut disahkan. Hal tersebut tidak hanya akan berdampak pada perekonomian tetapi pada saat yang sama juga akan berdampak buruk bagi industri pariwisata yang menjadi tulang punggung pulau-pulau seperti Bali. Sebagai RUU ini merekomendasikan penjara hingga dua tahun jika ketahuan minum.

Nyoman Sugawa Korry, Wakil Ketua DPRD Bali, mengatakan RUU tersebut dapat berdampak negatif bagi dunia usaha dan meningkatkan pengangguran.

“Dengan Bali sebagai destinasi wisata, kebutuhan dan konsumsi minuman beralkohol bukanlah hal yang bisa dihindari. RUU itu tidak boleh merugikan daerah yang bergantung pada pariwisata, ”kata Sugawa.