visa digital nomad dalam tahap akhir di bali
Setiap Senin pagi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Sandiaga Uno, menggelar konferensi pers. Pekan lalu, Menteri Uno mengungkapkan tujuan wisata sisa tahun ini, menekankan pentingnya peningkatan aksesibilitas penerbangan dalam memenuhi permintaan perjalanan Bali selama musim puncak.
Dalam konferensi pers minggu ini pada hari Senin, 27 Juni, Menteri Uno mengatakan bahwa Visa Digital Nomad Indonesia yang ditunggu-tunggu hampir selesai dan akan segera dibuka untuk pelamar.
Selama bertahun-tahun, ada ide untuk visa nomaden digital Indonesia. Jika bukan karena wabah Covid-19 dan penguncian global yang menyertainya, skema visa bisa saja sudah beroperasi sekarang. Visa tersebut akan memungkinkan ratusan ribu pengembara digital dan karyawan jarak jauh untuk menelepon Bali ke rumah dan tinggal di sana sebagai penduduk sementara.
Menteri Uno menyatakan pada konferensi pers, "Diskusi mengenai visa untuk nomaden digital telah mencapai tahap terakhir, dan kami akan melanjutkan untuk berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga utama." Kami berharap ini menjadi salah satu terobosan regulasi.'
Penyebutan undang-undang oleh Menteri Uno mungkin merupakan anggukan halus kepada Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah Bali, Prof. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, yang merekomendasikan pekan lalu bahwa pemerintah pusat harus 'memberikan obat yang benar' kepada sektor pariwisata Bali untuk itu untuk bangkit kembali. Dia secara tegas menyatakan bahwa "obat" ini harus berupa peningkatan penerbangan serta perbaikan kebijakan dan regulasi.
Visa pengembara digital diharapkan memungkinkan pekerja jarak jauh asing untuk tinggal di Bali hingga lima tahun. Ini bagus untuk nomaden digital yang ingin bepergian dan pekerja jarak jauh yang ingin membangun basis rumah jangka panjang untuk bekerja.
Visa ini dimaksudkan untuk memberikan karyawan jarak jauh kemampuan untuk bekerja secara online dan menghasilkan pendapatan internasional tanpa harus membayar pajak di Indonesia. Visa pengembara digital ini akan membantu banyak pengembara digital yang sekarang tinggal di Bali dengan visa pariwisata atau sosial, atau Visa Kunjungan Berganda D212, untuk menavigasi area abu-abu yang menantang.
Pemerintah Indonesia belum mengungkapkan persyaratan kelayakan atau negara mana yang akan diizinkan untuk mengajukan visa. Juga belum ada diskusi publik apakah visa akan mengizinkan banyak masuk atau jika visa harus diajukan di luar Indonesia. Tidak pasti apakah pemegang visa nomaden digital akan diizinkan untuk melakukan beberapa kegiatan ekonomi di Indonesia.
Orang yang bepergian ke Indonesia untuk memulai bisnis atau bekerja untuk organisasi yang berbasis di Indonesia saat ini diwajibkan untuk mendapatkan izin KITAS. Orang yang datang ke Indonesia untuk tujuan bisnis, seperti mengatur ekspor, menghadiri acara, dan memberikan pelatihan, tetapi bekerja di tempat lain, dapat melakukannya dengan visa D212.
Batas waktu pemrosesan dan persyaratan kualifikasi hampir pasti akan diungkapkan ketika visa nomaden digital diperkenalkan. Menteri Uno tidak memberikan tanggal spesifik untuk debut visa baru, tetapi wisatawan dapat mengingat fakta bahwa prosedurnya hampir selesai. Dalam konferensi pers sebelumnya, Menteri Uno hanya bisa memastikan bahwa departemennya sedang menyelidiki keberlanjutan skema tersebut.
Meski nomaden digital dan pekerja jarak jauh dengan visa tidak wajib membayar pajak, Kementerian Pariwisata berharap banjirnya penduduk sementara akan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi. Semua pengeluaran digital nomad, baik dalam bentuk sewa rumah, sewa kantor, atau keuntungan untuk kafe, serta kegiatan rekreasi, berpotensi menghasilkan pekerjaan yang lebih aman bagi penduduk setempat.