peraturan baru di sektor pertambangan indonesia

Sujatmiko, juru bicara Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, mengatakan peraturan baru akan menjadi lebih efektif setelah pemerintah menyelesaikan reformasi lisensi di sektor pertambangan. Dalam sejarah pemerintah daerah dari Indonesia di daerah yang kaya batu bara (terutama Kalimantan dan Sumatera) mengeluarkan ribuan Izin Usaha Pertambangan (Izin Usaha Pertambangan, atau IUP) tanpa menjaga administrasi yang tepat. Oleh karena itu,ada terjadi sejumlah kasus tumpang tindih wilayah konsesi, sementara banyak perusahaan pertambangan kekurangan wajib bersih dan sertifikat jelas (CnC) yang diperkenalkan dua tahun lalu (status CNC menunjukkan bahwa penambang tidak memiliki kewajiban royalti yang luar biasa dan utang pajak lainnya , memenuhi komitmen eksplorasi dan lingkungan, tidak memiliki masalah delineasi properti dan memperoleh izin kehutanan yang diperlukan). Kebanyakan pemerintah daerah cenderung bersemangat untuk mengeluarkan IUP (sebanyak mungkin) karena mereka menerima "diam diam" pembayaran tunai. Per November 2016, pemerintah mengeluarkan total 10.818 IUP. Namun, hanya 6.404 yang memiliki status CNC, menyiratkan masih ada lebih dari 4.000 izin pertambangan yang bermasalah.